Musrenbang Pasar Kemis 2027 Digelar, UMKM Jadi Kunci Arah Pembangunan Masa Depan
TANGERANG — Kecamatan Pasar Kemis secara resmi menetapkan arah pembangunan tahun anggaran 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Gedung Serba Guna Kecamatan Pasar Kemis, Rabu (21/1/2026). Forum ini menjadi momentum krusial untuk menyatukan aspirasi masyarakat dengan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Musrenbang kali ini diwarnai antusiasme berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintahan, masyarakat, hingga kehadiran anggota DPRD tingkat kabupaten dan provinsi. Kehadiran para legislator tersebut dinilai semakin memperkuat posisi usulan masyarakat agar dapat diperjuangkan di tingkat yang lebih tinggi.
Camat Pasar Kemis, Nurhanudin, mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran seluruh rangkaian musyawarah yang telah dimulai sejak tingkat desa dan kelurahan.
"Kami mengajukan 50 usulan prioritas untuk masuk ke forum tersebut yang nantinya akan menjadi program kegiatan di perangkat daerah. Namun, usulan lain yang menjadi kewenangan kelurahan, desa, dan kecamatan juga kami usulkan," jelas Camat Pasar Kemis.
Sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, sebanyak 50 usulan prioritas tersebut akan dibawa ke Forum Perangkat Daerah tingkat Kabupaten Tangerang untuk dibahas lebih lanjut. Arah pembangunan pun diselaraskan dengan tema besar daerah, yakni optimalisasi sektor industri dan perdagangan serta pertahanan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Camat Pasar Kemis menegaskan bahwa penguatan ekonomi lokal menjadi fokus utama, khususnya melalui pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Kami menekankan pada penguatan UMKM di Kecamatan Pasar Kemis. Mayoritas usulan kita utamakan bagaimana UMKM bisa lebih berdaya lagi, sehingga mereka mampu menjadi penunjang utama ekonomi di wilayah kita," tambahnya.
Menanggapi harapan masyarakat, Camat meminta warga tetap optimis. Ia memastikan setiap aspirasi yang masuk akan diperjuangkan secara maksimal melalui sinergi dengan para legislatif di tingkat kabupaten maupun provinsi.